Catatan Kritis dari Pemilik Toko ATK dan Fotokopi, tentang Kebijakan Ekonomi yang Makin Jauh dari Denyut Kehidupan Rakyat Kecil
Setiap pagi, pukul delapan, toko kami buka. Sederhana saja: jual alat tulis, jasa fotokopi, cetak warna, anak sekolah mencetak tugas, pencari kerja mencetak surat lamaran, pegawai kantor mencetak berkas-berkas. Dulu, saya nyaris tak sempat duduk karena ramainya pembeli yang silih berganti. Sekarang, saya bisa duduk lebih lama—bukan karena lebih makmur, tapi karena sepi.
Anak-anak tak lagi ramai mencetak tugas. Ibu-ibu jarang beli kertas arisan. Banyak yang datang, tanya harga, lalu pergi. Saya tahu, bukan karena harga saya terlalu tinggi, tapi karena kantong mereka makin menipis. Harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, tapi penghasilan jalan di tempat. Ini bukan hanya cerita saya. Tetangga yang jual sayur, buka warung nasi sederhana, atau tukang tambal ban di ujung jalan, semua mengeluh hal yang sama. Kami semua merasakan denyut ekonomi yang makin melemah, seperti detak jantung yang makin melambat.
Saya pikir, ini bukan sekadar soal toko kecil saya. Ini soal arah ekonomi kita yang rasanya makin jauh dari keadilan. Pemerintah sering bicara efisiensi anggaran, tentang pertumbuhan PDB yang katanya naik. Tapi berita yang saya baca justru menunjukkan investasi asing makin deras masuk. Impor dilonggarkan habis-habisan. Sementara kami, pelaku usaha kecil, harus bersaing dengan barang-barang luar yang harganya bisa ditekan karena skala produksi mereka yang raksasa. Kami ini bukan tidak mau bersaing. Tapi apa adil kalau kami disuruh lari di lintasan yang miring, dengan kaki terikat dan nafas tersengal?
Saya percaya bahwa setiap usaha kecil seperti saya adalah bagian dari tubuh masyarakat. Dan dalam terang iman Katolik, tubuh yang sehat itu adalah yang tiap bagiannya diperhatikan, bukan hanya kepalanya saja yang dibesarkan. Dokumen Ajaran Sosial Gereja, seperti Evangelii Gaudium dari Paus Fransiskus, pernah mengingatkan dengan lugas: ekonomi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Ini adalah kompas yang jelas, sebuah nilai luhur yang seharusnya menjadi pegangan setiap pembuat kebijakan. Seandainya para pejabat juga mempunyai hati untuk mendengar dan melihat ini, mungkin arah pembangunan akan lebih membumi.
Program Sosial, Tapi Dapur Siapa yang Mengepul?
Saya baca soal program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Niatnya bagus, siapa yang bisa menolak niat untuk menyehatkan generasi penerus? Tapi kenapa investor dari luar yang justru ditarik untuk mengelola? Kalau tujuannya bantu rakyat, mengapa bukan koperasi lokal yang dilibatkan? Kenapa bukan ibu-ibu PKK, atau bahkan komunitas paroki yang punya jaringan kuat di akar rumput, yang diberdayakan? Mereka juga butuh kerja, mereka juga punya semangat untuk melayani, dan layak diberi peran dalam kue pembangunan ini.
Kalau dapurnya dikendalikan modal asing, yang untung siapa? Apakah rakyat betul-betul diberdayakan, atau sekadar dijadikan pelayan di proyek yang keuntungannya lari ke luar? Ini bukan sekadar bisnis, ini soal hajat hidup anak-anak kita.
Dalam iman Katolik, ada ajaran fundamental tentang subsidiaritas—bahwa hal-hal yang bisa ditangani oleh komunitas lokal, jangan diambil alih oleh struktur yang lebih besar. Prinsip ini seharusnya jadi dasar dalam menyusun kebijakan sosial. Mengapa kita tidak percaya pada kemampuan masyarakat sendiri? Mengapa kita selalu melihat keluar alih-alih menengok potensi yang ada di depan mata? Tapi saat ini, terasa sekali bahwa yang kecil dan lokal justru sering dilewatkan.
Saya jadi khawatir, jangan sampai anak-anak kita makan dari dapur yang dibangun bukan atas dasar cinta dan keberpihakan, tapi karena kalkulasi laba dan keuntungan semata. Kalau makanan adalah simbol perhatian dan kasih sayang, maka siapa yang memasak dan dari mana bahan-bahannya bukan sekadar logistik—itu soal etika dan keberpihakan moral. Ini adalah panggilan bagi hati nurani para pengambil keputusan.
Impor Deras, Toko Lokal Tersingkir: Sebuah Jeritan Keadilan
Paling saya rasakan sekarang ini: barang-barang dari luar masuk terus, tanpa henti. Barang ATK, kertas, tinta isi ulang—semua lebih murah dari luar. Saya tidak anti-impor, saya tahu globalisasi tak bisa dihindari. Tapi kalau terus begini, yang kecil-kecil akan tenggelam. Kita hanya jadi pengecer barang luar, bukan produsen. Petani sayuran kita menjerit karena kalah bersaing dengan bawang putih atau cabai impor. Peternak kita mengeluh karena daging dan susu impor membanjiri pasar. Semua terdampak, dari hulu sampai hilir.
Saya tidak bisa bersaing dengan harga tinta isi ulang dari China atau Vietnam. Saya hanya bisa ambil dari distributor lokal yang juga megap-megap mencoba bertahan. Ini bukan persaingan sehat yang fair, ini pelan-pelan pembunuhan industri kecil dalam negeri. Ini adalah praktik ketidakadilan struktural yang membuat yang kuat makin perkasa dan yang lemah makin terpuruk.
Kita ingin harga stabil, iya. Tapi jangan sampai stabil karena semua barang adalah impor. Kapan produk lokal mau maju? UMKM mana bisa bersaing kalau kebijakannya lebih ramah pada kontainer dari pelabuhan daripada pada pedagang pasar di lorong-lorong kota?
Relaksasi impor itu ibarat membuka pintu selebar-lebarnya, tapi kita diminta menjaga dagangan sendiri yang makin tak dilirik, sementara arus barang luar datang dengan kuasa modal dan skala yang tak terkalahkan. Di mana letak solidaritas sebagai satu bangsa jika kita membiarkan saudara-saudara kita mati suri karena serbuan asing?
Ormas Urus Tambang: Etis atau Ironis? Sebuah Pergumulan Iman
Yang ini saya geleng-geleng. Ormas diberi izin tambang. Saya bukan orang tambang, tapi saya tahu, urus fotokopi di toko saja sudah ribetnya minta ampun dengan birokrasi, apalagi urus tambang yang kompleksitasnya ribuan kali lipat. Ormas itu kerja sosial, ngurus umat, menebarkan kasih sayang dan nilai-nilai keagamaan. Kalau sudah ngurus tambang, apa tidak rancu? Di mana letak panggilan suci itu jika berhadapan dengan laba bumi?
Saya takut, niat ibadah jadi bisnis. Yang seharusnya menjaga moral dan spiritual umat, malah sibuk bagi hasil dari konsesi tambang. Tambang bukan urusan ringan. Salah kelola bisa rusak lingkungan parah, cemari air yang jadi sumber kehidupan, hancurkan kampung adat. Dan kalau kerusakan terjadi, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia?
Dalam Ajaran Sosial Gereja, tanggung jawab ekologis bukan pilihan, tapi panggilan iman yang mendalam. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’ menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga, bukan dieksploitasi semata. Ia juga mengingatkan tentang jeritan bumi dan jeritan kaum miskin yang seringkali terhubung. Apa jadinya jika justru lembaga yang seharusnya menjadi suara moral, ikut dalam urusan yang penuh potensi eksploitasi dan konflik?
Apakah tambang akan dikelola transparan? Atau justru muncul elite-elite baru di balik nama besar ormas, sementara rakyat tetap hidup dalam debu dan lumpur, bahkan mungkin kehilangan tanah leluhur mereka? Ini adalah ujian iman bagi ormas itu sendiri, apakah mereka akan tetap menjadi gembala atau justru menjadi bagian dari serigala berbulu domba.
Kita Butuh Arah yang Lebih Waras: Kompas Keadilan Sosial
Saya bukan ekonom. Saya hanya jaga toko. Tapi saya bisa rasa kalau arah ekonomi kita makin tidak berpihak pada yang kecil. Yang besar makin besar, yang kecil makin susah. Banyak kebijakan tampak keren di atas kertas, seringkali dengan jargon-jargon indah, tapi di lapangan tidak terasa manfaatnya, bahkan merugikan.
Saya tidak minta dimanja. Saya hanya minta kebijakan yang logis dan berlandaskan keadilan sosial. Yang menengok ke bawah, yang beri napas pada usaha kecil agar bisa tumbuh, agar bisa melayani masyarakat. Jangan dipaksa bersaing dengan modal raksasa yang tak terkalahkan, tanpa ada pagar pengaman yang adil.
Kalau terus begini, ekonomi mungkin akan jalan, tapi bukan ekonomi kita bersama. Kita cuma jadi penonton di negeri sendiri, melihat kekayaan alam kita dikuras dan potensi lokal kita dimatikan. Dalam istilah Kitab Suci: kita bisa saja membangun rumah yang megah, tapi kalau dasarnya rapuh, tidak berdiri di atas batu keadilan, robohnya akan menyakitkan dan menimpa banyak orang.
Saya percaya bahwa iman bukan sekadar urusan doa di dalam gereja, tapi juga keberpihakan yang nyata dalam hidup. Keberpihakan pada yang lemah, pada yang rentan, pada mereka yang terpinggirkan. Jika para pejabat sungguh mendengar, sungguh melihat dari hati yang terbuka—bukan hanya dari laporan statistik—maka suara seperti saya ini mestinya tak dianggap angin lalu. Karena kebenaran, sering datang bukan dari pusat kekuasaan, bukan dari menara gading kebijakan, tapi dari pinggir jalan, dari warung kecil, dari denyut kehidupan rakyat.
Saya tulis ini bukan karena benci pada pemerintah, tapi karena saya percaya pemerintah bisa lebih bijak. Bukan sekadar memoles grafik pertumbuhan PDB, tapi merumuskan arah pembangunan yang lebih berpihak pada martabat manusia, pada kesejahteraan yang merata. Yang melindungi yang kecil, bukan mengagungkan yang besar.
Saya tahu saya bukan satu-satunya. Di balik etalase warung, lapak pasar, dan kios pinggir jalan, ada banyak suara-suara seperti saya. Mungkin tak terdengar keras di gedung-gedung tinggi, tapi nyata. Dan bila suara-suara kecil ini disatukan, bukankah itu seharusnya jadi kompas yang paling jujur bagi arah ekonomi bangsa? Kompas yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, seperti yang diajarkan oleh iman kita.
Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau membangun ekonomi yang benar-benar waras dan berpihak pada seluruh rakyatnya?
