Beberapa waktu lalu di Amerika Serikat, pemerintah melancarkan operasi besar-besaran terhadap para imigran tanpa dokumen. Razia nasional digelar, tekanan meningkat, dan banyak orang dipaksa “menyerahkan diri” untuk dideportasi. Dalam situasi ini, Kardinal Robert W. McElroy, Uskup Agung San Diego, angkat suara. Ia menyebut kebijakan itu “tidak dapat diterima.” Bukan karena ia setuju dengan pelanggaran hukum, melainkan karena ia melihat kebijakan itu dijalankan tanpa hati—dingin, mekanis, dan lupa bahwa di balik setiap orang ada martabat yang harus dihormati.
Beberapa ribu kilometer dari sana, situasi berbeda tapi serupa terjadi di Papua. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua memutuskan membakar mahkota Cenderawasih hasil sitaan. Tindakan itu dilakukan atas dasar hukum konservasi, sebab burung Cenderawasih adalah satwa dilindungi. Namun, keputusan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat adat. Mahkota bukan sekadar barang. Bagi mereka, itu adalah simbol kehormatan, warisan leluhur, dan identitas kolektif. Pembakaran bukan hanya tindakan hukum—itu luka budaya.
Di Amerika, razia dilakukan atas nama hukum. Di Papua, pembakaran dilakukan atas nama konservasi. Keduanya sah secara legal, tetapi keduanya juga menyisakan pertanyaan besar: apa jadinya hukum bila kehilangan kepekaan terhadap manusia dan budaya?
Hukum yang baik bukan hanya soal ketegasan, tapi juga kebijaksanaan. Dalam kasus mahkota Cenderawasih, ada banyak jalan lain yang sebenarnya bisa ditempuh selain pembakaran: benda adat dapat diserahkan ke museum, dititipkan pada lembaga adat dengan prosedur hukum yang jelas, atau dinonaktifkan secara komersial namun tetap dijaga nilai budayanya. Proses hukum bisa tetap berjalan, tanpa harus menyinggung martabat orang yang hidup di dalam kebudayaan itu. Dialog antara negara dan masyarakat adat bukan pilihan tambahan—itu syarat mutlak jika kita ingin hukum diterima, bukan ditakuti.
Refleksi ini menyentuh kita lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering melihat aturan dijalankan secara kaku tanpa melihat manusia di baliknya: orang kecil disalahkan karena melanggar aturan kecil, sementara struktur besar tak disentuh. Aturan ditegakkan, tapi nurani sering ditinggalkan di belakang.
Sebagai umat beriman, kita diingatkan bahwa keadilan sejati tidak berhenti pada prosedur. Keadilan sejati hidup ketika hukum mendengar, menghargai, dan memberi ruang bagi martabat manusia. Gereja mengajarkan, hukum negara boleh tegas, tapi kasih harus lebih kuat. Di sanalah peradaban dibangun—bukan hanya lewat pasal, tapi lewat hati yang hidup di dalamnya.
Karena pada akhirnya, hukum yang tidak mendengar hanyalah mesin. Tapi hukum yang mendengar dapat menjadi jembatan yang menyembuhkan. Dan dunia ini, sekarang lebih dari sebelumnya, membutuhkan hukum yang mampu mendengar.
